Media contributions
3Media contributions
Title Misi Penting Tuan Rumah KTT ASEAN Degree of recognition National Media name/outlet Harian DISway Media type Print Duration/Length/Size 800 words Country/Territory Indonesia Date 8/09/23 Description KTT ASEAN resmi diselenggarakan di Jakarta pada 5 September 2023. Beberapa agenda telah dipersiapkan pemerintah RI untuk memasang skala prioritas terhadap isu tertentu.
Tampak hadir seluruh pemimpin negara ASEAN meski diwarnai kealpaan dari dua negara, yakni Myanmar karena memang tidak diundang dan Thailand meskipun diwakilkan oleh Ketua Delegasi Sarun Charoensuwan.
BACA JUGA:Catatan KTT ke-43 ASEAN (1) : Masih Kukuh sebagai Episentrum Pertumbuhan
BACA JUGA:Catatan KTT ke-43 ASEAN (2) : Teken 93 Proyek Senilai Rp 580 Triliun
Publik menilai KTT ASEAN menjadi momen terakhir bagi Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan gagasannya kepada negara-negara tetangga di Asia Tenggara mengenai prospek hubungan antarnegara dalam beberapa dekade mendatang dan dapat menjadi legasi bagi tampuk penerus berikutnya.
ASEAN dan Relevansi Regionalisme Asia Tenggara
ASEAN yang berdiri sejak 1967 telah mengiringi negara-negara Asia Tenggara untuk bertahan di tengah berkecamuknya perang dingin. Muncul pertanyaan, seberapa jauh ASEAN bertahan di era dunia internasional dalam menghadapi tantangan-tantangan aktual saat ini?
Sebut saja konflik di berbagai tempat: Rusia vs Ukraina yang tidak kunjung usai serta persaingan AS dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Begitu pula tantangan dari internal ASEAN sendiri yang masih belum menemukan suatu solusi yang dapat mengentaskan Rohingya di Myanmar.
BACA JUGA:Catatan KTT ke-43 ASEAN (3) : Hasilkan Kerja Sama Pertanian hingga Ekonomi Digital
BACA JUGA:Catatan KTT ke-43 ASEAN (4) : Laos Akan Pimpin ASEAN, Jokowi Optimistis Jadi Poros Global
Pakar regionalisme C.B. Roberts pernah menyinggung di dalam bukunya terkait pentingnya peran regionalisme ASEAN di dalam kerja sama, nilai, dan institusionalisme yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan dinamika perpolitikan domestik negara-negara anggotanya.
Dalam menjawab tantangan itu, ASEAN perlu untuk berkaca pada nilai-nilai ASEAN Way yang hingga kini perlu untuk dibuat lebih fleksibel lagi.
Terlebih, untuk memberikan mekanisme khusus bagi negara-negara yang secara prinsip berlawanan dengan semangat ASEAN yang salah satunya menjunjung tinggi komunitas sosio-kultural ASEAN yang berprinsip menjunjung tinggi perlindungan pada hak asasi manusia dan kesetaraan secara inklusif dan peduli akan identitas, kebudayaan, dan warisan.
Sudah saatnya negara-negara ASEAN diperkenalkan pada responsibilty to protect dalam rangka mengupayakan penghargaan pada HAM karena menjadi poin yang tidak bisa disediakan oleh Myanmar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa syarat pertama regionalisme ASEAN masihlah relevan.
Regionalisme di Asia Tenggara masih relevan dengan catatan pada syarat kedua. Yakni, ASEAN dengan mitranya, termasuk AS, Tiongkok, India, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara mitra lain yang ada pada ASEAN Regional Forum, mampu menjembatani ketegangan yang ada di antara dua kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok, atau mengatasi persoalan Rusia-Ukraina.
Insiden yang terjadi pada KTT ASEAN di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, dengan perginya delegasi presiden Rusia yang pada saat itu diwakili Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov yang melakukan walkout, menunjukkan bahwa ASEAN masih belum dapat menjadi trusted partners yang dipercaya kedua pihak.
Peran Sentral Indonesia dalam KTT ASEAN
Sebagai tuan rumah sekaligus ketua ASEAN tahun ini, Indonesia perlu menekankan tiga peran dalam merefleksikan proses regionalisme yang berjalan di dalamnya.
Pertama, Indonesia sebagai ketua yang dapat mengakselerasi dan mengatalisasi tercapainya perdamaian intra-ASEAN maupun di luar ASEAN. Indonesia telah dikenal sebagai negara yang berdasarkan konstitusinya menjunjung tinggi perdamaian dan solidaritas global.
Buktinya, inisiatif Indonesia pada era Soekarno memberikan sumbangsih gagasan dalam Dasasila Bandung pada Konferensi Asia-Afrika 1955 hingga berlanjut pada pendirian Gerakan Nonblok di Belgrade pada 1961.
Indonesia sekali lagi harus menunjukkan bahwa dalam momentum keketuaan ASEAN, gagasan untuk menjadi ruang temu yang dapat dipercaya pihak-pihak berseteru dapat dilaksanakan. Indonesia bisa memfasilitasi negara-negara yang berseteru dalam pertemuan trilateral seperti Rusia-Ukraina-Indonesia untuk mendukung segera terselesaikannya perang di antara kedua negara.
Jika perlu, secara khusus dapat diundang pihak-pihak terkait pada konflik seperti AS, NATO, dan Uni Eropa.
Tiongkok-AS-Indonesia, dalam konteks persoalan Indo-Pasifik khususnya sengketa Laut China Selatan. Lagi-lagi, apabila diperlukan, dapat diundang negara-negara ASEAN yang tergolong claimant state.
Indonesia sangat mampu melakukan itu semua dengan berbekal kepercayaan dari berbagai negara, pengalaman dari G20 yang lalu.
Kedua, Indonesia sebagai pemimpin dalam mengartikulasi ASEAN Way untuk mengurai masalah yang membelenggu kawasan Asia Tenggara dan dunia. Indonesia dapat menawarkan cara ”Indonesian Way” dalam resolusi konflik di dunia internasional, khususnya di Asia Tenggara.
Politik luar negeri bebas-aktif semestinya tidak diartikan dalam pikiran yang secara kaku dipahami sebagai netral, tetapi lebih pada keberpihakan pada negara-negara yang secara posisi tertindas kekuatan yang lebih besar seperti Palestina terhadap Israel.
Tidak hanya itu. Dalam posisi yang lebih mikro, di bawah negara terdapat hak-hak dari etnis Rohingya di Myanmar yang harus diperjuangkan.
Ketiga, Indonesia sebagai ketua ASEAN harus terus mengedepankan peran persatuan dalam solidaritas dan kooperasi di tengah impitan ancaman krisis global dan peluang negara-negara anggotanya menjadi penentu ekonomi dunia.
ASEAN dibentuk dengan tujuan 10 negara, yang ke depan menjadi 11 dengan bergabungnya Timor Leste, agar tidak menghadapi kekuatan-kekuatan besar global sendirian. Desain ASEAN adalah dapat menjadi bumper apabila terjadi benturan-benturan secara diplomatik, dengan berbagai forum yang telah dibuat di dalamnya.
Sebut saja ASEAN +3, ASEAN +6, East Asia Summit, ARF, dan forum-forum lainnya.
Misi-misi penting di atas semestinya dapat terangkum dalam pertemuan KTT ASEAN yang berlangsung di Jakarta pada pekan lalu. Kita sama-sama berharap, Indonesia dapat memberikan satu batu pijakan baru pada perdamaian global.
Termasuk segera menawarkan solusi bagi kasus Myanmar dan lebih luas lagi menawarkan suatu bentuk ”proposal” yang konkret pada perdamaian di Laut China Selatan. Begitu pula memperbaiki keadaan Rusia-Ukraina. (*)Producer/Author Kolom Opini Persons Probo Darono Yakti Title Kemelut Pernyataan Menteri Pertahanan Degree of recognition National Media name/outlet Harian DISway Media type Print Duration/Length/Size 800 words Country/Territory Indonesia Date 13/06/23 Description PEKAN lalu, 3 Juni 2023, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dalam statement-nya menawarkan solusi perdamaian bagi Rusia dan Ukraina pada forum ilmiah The International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura.
Dalam proposalnya yang disampaikan di hadapan perwakilan dari pengamat pertahanan dari seluruh dunia tersebut, Prabowo menjelaskan empat poin.
Pertama, 15 kilometer di belakang posisi pasukan kedua negara. Kedua, diturunkannya pasukan PBB untuk mengawasi zona demiliterisasi (DMZ). Ketiga, dikerahkannya pasukan perdamaian PBB. Keempat, diselenggarakannya referendum di wilayah sengketa.
Demiliterisasi tawaran Prabowo itu sontak mendapatkan reaksi keras dari pihak Ukraina yang menganggap bahwa pernyataannya mengandung keanehan. Meski, di sisi lain, duta besar Rusia untuk Indonesia menyatakan dukungannya terhadap pernyataan sang menteri pertahanan.
Posisi Indonesia secara Riil
Menanggapi pernyataan Prabowo itu, perlu dipahami tiga hal terkait posisi Indonesia yang kerap ditampik dalam narasi yang beredar di media secara umum. Pertama, Prabowo Subianto berbicara dalam kapasitasnya sebagai menteri pertahanan terlepas telah ditampik oleh menteri luar negeri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI.
Sebagai undangan, tentu tidak mungkin Prabowo asal menyiapkan paparannya sebagai seorang pribadi terlepas dari posisinya sebagai menteri pertahanan. Poin itu mengindikasikan hubungan yang kurang sinkron antara Taman Pejambon (Kementerian Luar Negeri) dan Medan Merdeka Barat (Kementerian Pertahanan).
Dua institusi yang bertindak menjadi tiga pilar kementerian yang disebutkan dalam konstitusi itu sama-sama memikul tanggung jawab yang besar dalam menentukan sikap dan posisi Indonesia terhadap negara lain.
Kedua, pernyataan Prabowo telah sesuai dengan data dan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi di dunia internasional. Menteri pertahanan dalam sambutannya menyebut penerapan DMZ dirasa cukup efektif untuk meredam ketegangan yang terjadi di antara Korea Utara-Korea Selatan, Sudan-Sudan Selatan, dan Kuwait-Irak sampai detik ini.
Belum lagi poin keterlibatan PBB, yang sampai saat ini menunjukkan masih ada kealpaan dari organisasi pemerintahan internasional tersebut dalam aksinya untuk menunjukkan konsep responsibility to protect (R2P). Meski R2P terakhir ditunjukkan pada kasus Libya berujung pada kegagalan, PBB dapat menunjukkan R2P yang ideal dengan menerjunkan pasukan penjaga perdamaian sebagaimana yang gencar dilakukan di Timur Tengah.
Ketiga, narasi yang disampaikan menteri pertahanan adalah bertindak sebagai wakil dari negara-negara ASEAN. Tawaran-tawaran solusi yang dipaparkan merepresentasikan posisi Indonesia sebagaimana negara-negara ASEAN berada di nonblok, terutama sikap untuk tidak mau bergabung dengan aliansi militer mana pun.
Sejarah menunjukkan keengganan Indonesia untuk terjebak dalam kepentingan praktis dari era Perang Dingin sampai saat ini. Oleh karena itu, perlu dicermati bagaimana pernyataan-pernyataan Prabowo terkait posisi Indonesia yang tidak akan pernah memihak pada negara yang sedang bersengketa.
Belum lagi fakta bahwa presiden sebelumnya telah melakukan diplomasi ”ulang-alik” dari G7 ke Ukraina dan diteruskan ke Rusia sesaat setelah diangkat sebagai presidensi G20 tahun lalu. Justru peran kepemimpinan yang ditekankan dalam menghadapi situasi krisis saat ini.
Menyeimbangkan Persepsi Negara Barat dan Rusia
Keketuaan dalam ASEAN tahun ini dan presidensi G20 telah menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia berdasar amanat konstitusi. Dalam mencermati posisi yang dihormati kedua negara, Indonesia dituntut untuk menjadi jembatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Dalam menjawab tantangan menjadi pihak yang secara proaktif menjadi katalisator perdamaian, kapasitas dari Indonesia patut diperhitungkan, terutama sebagai perwakilan negara-negara berkembang yang ada di selatan sekaligus menunjukkan brinkmanship sebagai negara middle power.
Negara kekuatan menengah yang memiliki kapabilitas seperti Indonesia perlu untuk mencermati situasi geopolitik secara menyeluruh. Pengambil kebijakan di Jakarta tentu perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang perlu menjadi konsiderasi.
Pertama, berkembangnya narasi negara-negara Barat bahwa Rusia merupakan penjahat perang yang perlu untuk diberi perlawanan setimpal. Dalam hal ini, perlu dilihat bahwa dalam posisi perang antara dua negara, pihak Barat terus menambah arsenal dan amunisi senjata bagi Ukraina. Hal itu menjadi suatu titik permulaan dari gelombang perang yang tidak berkesudahan.
Kontinuitas dari pengiriman senjata tetrsebut juga ditambahkan dalam poin kedua, bahwa Rusia dalam hal ini perlu untuk mendorong suatu kesepahaman dengan negara-negara Uni Eropa bahwa terdapat situasi interdependensi terutama dalam bidang energi.
Diplomasi ulang-alik yang telah dilaksanakan Jokowi tahun lalu, agaknya, perlu dioperasionalisasikan lebih detail oleh Prabowo sebagai menteri pertahanan yang berkepentingan untuk mencegah agar dampak dari perang antara kedua negara tidak merambah sampai pada Indonesia.
Untuk itu, Indonesia yang masih dianggap sebagai ”sahabat” oleh Rusia berkepentingan untuk mencegat dominasi Moskow agar konflik tidak berkepanjangan.
Momentum Membangun Gagasan Kebijakan Luar Negeri di Tahun Politik
Momentum perang Rusia-Ukraina dan kontroversi pernyataan menteri pertahanan tersebut tentu saja jangan hanya dipandang sebagai satu ajang untuk unjuk kebolehan menjelang pemilihan presiden yang akan segera dilaksanakan tahun depan. Namun, itu dapat dijadikan wahana untuk memberikan satu masukan konstruktif terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi suatu konflik bersenjata antara kedua negara.
Sembari tiap kandidat bakal calon presiden berkeliling menyapa konstituen, agaknya perlu untuk mulai sekarang para tim pemenangan dapat menyusun kerangka strategi kebijakan luar negeri. Terutama agar Indonesia dapat memiliki satu kerangka acuan yang ajek dan tegas apabila mendapati situasi yang sama di kemudian hari.
Langkah preventif agar tidak terkesan blunder tentu membutuhkan terobosan-terobosan yang semestinya diinisiasi pakar-pakar hubungan internasional.
Akhir kata, semoga Indonesia dapat terus mendayung di antara kedua karang sebagaimana yang disampaikan Wakil Presiden Pertama RI M. Hatta. (*)Producer/Author Kolom Opini Persons Probo Darono Yakti Title FKM dan FISIP UA Favorit Camaba Degree of recognition National Media name/outlet Harian DISway Media type Web Duration/Length/Size 14 paragraphs Country/Territory Indonesia Date 4/02/23 Description SURABAYA, HARIAN DISWAY- KALI INI Airlangga Education Expo (AEE) digelar secara tatap muka. Tak seperti dua tahun sebelumnya yang daring dan hybrid. Ribuan peserta pun memenuhi Airlangga Convention Center (ACC) pada Jumat, 3 Februari 2023.
Mereka antusias menghampiri stan yang berjajar. Total ada 14 stan fakultas. Yang paling ramai adalah fakultas kesehatan masyarakat (FKM) serta fakultas ilmu sosial dan politik (FISIP).
Antrean peserta mengular di dua stan yang berdampingan itu. Melebihi antrean di stan fakultas lain. Di setiap stan sudah tersedia beberapa pemandu. Tugasnya memberikan informasi kepada para calon mahasiswa baru (camaba) tentang setiap program studi di fakultas masing-masing.
Salah satunya, Dimas Fizan Ardiansyah. Ia berdandan dengan pakaian adat Madura. Mahasiswa semester IV jurusan kesehatan masyarakat itu semangat meladeni para camaba. ”Peran kesehatan masyarakat itu sangat menonjol ketimbang kedokteran saat pandemi Covid-19 kemarin,” ujarnya, menjawab pertanyaan para camaba di depan stan.
Dimas meyakinkan kepada para camaba itu supaya tak perlu khawatir. Sebab, lulusan kesehatan masyarakat punya prospek kerja yang luas. Bisa berprofesi macam-macam. Mulai nutritionist, penyuluh di puskesmas, hingga tenaga ahli di Kementerian Kesehatan.
”Kami tertariknya karena ingin mengabdi ke masyarakat,” ujar Nurmala Hidayanti, siswa kelas XII SMAN Mojoagung, Jombang. Dia datang bersama satu kawannyi, Ceren Susi Anggraini. Mereka pun sama-sama kepincut dengan jurusan kesehatan masyarakat di Unair.
Padahal, FKM menuntut skor UTBK yang cukup tinggi. Rata-rata nilainya mencapai 600. ”Harus optimistis lolos. Kami pasti nyiapin jauh sebelum ujian nanti,” ungkap Ceren.
Antrean yang mengular juga terjadi di stan FISIP. Bahkan, para pemandu terpaksa melayani para camaba itu di luar stan. Ada sejumlah siswa dari SMA Al Hikmah Surabaya. Mereka tertarik dengan jurusan hubungan internasional, ilmu politik, dan ilmu komunikasi.
Kali ini camaba itu dilayani dosen muda FISIP Probo Darono Yakti. Ia mengiming-imingi para maba dengan profesi bergengsi para alumnus. Terutama yang kini menempati jabatan strategis di pemerintahan.
”Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa itu alumnus Ilmu Politik FISIP Unair 1999,” ujar Probo. Ada juga mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan sederet duta besar negara di luar negeri. Selain itu, Probo memamerkan prestasi mahasiswa FISIP yang kerap lolos seleksi konferensi di luar negeri.
Pada AEE yang berlangsung hingga Minggu, 5 Februari nanti, diumumkan golden ticket bagi para pelajar berprestasi. Kuotanya disiapkan 71 tiket. Bakal dibuka mulai minggu ketiga Februari.
Rektor Unair Prof Mohammad Nasih mengatakan, ada sejumlah syarat untuk mendapat golden ticket itu. Panitia akan menghitung prestasi nonakademik. Misalnya, penghafal kitab suci. ”Tapi, prestasi akademiknya juga harus bagus. Dan bukan dari sekolah keagamaan,” katanya kepada awak media di ACC kemarin.
Atau bisa juga bagi mereka yang punya bisnis bagus. Namun, harus mengambil jurusan yang linier, yakni di fakultas ekonomi dan bisnis (FEB). Bukan jurusan yang berlainan dengan potensi mereka.
Menurut Nasih, kuota penerimaan maba tahun ini juga ditambah. Dari yang sebelumnya 6.300 maba menjadi 6.700 maba. Termasuk kuota maba fakultas vokasi, dari 1.700 maba menjadi 2.100 maba. ”Nah, kuota golden ticket itu di luar kuota normal,” ungkapnya. (*)Producer/Author Noor Arief Prasetyo Persons Probo Darono Yakti